Perubahan Pada Paspor

A.   PENCANTUMAN/PINDAH ALAMAT PADA PASPOR RI/SPRI

Persyaratan:
1.    Mengisi  Formulir Permohonan Pindah Alamat (form lapor diri) yang tersedia di Counter Layanan Konsuler di KJRI Perth atau unduh di LINK INI

2.    Melampirkan :

a.    Fotokopi Paspor yang masih berlaku.
b.    Bukti domisili yang masih berlaku (Bank Statement, tagihan koran, listrik, telepon atau air).
c.    Fotokopi visa/ijin tinggal yang masih berlaku.

Catatan
1.     Membawa semua persyaratan lengkap yang telah ditentukan pada setiap jam layanan konsuler.
2.    Permohonan juga dapat diajukan melalui pos dengan melampirkan semua persyaratan lengkap dan amplop balasan. Pengajuan dapat dilakukan melalui jasa kurir yang dianggap aman oleh pemohon.
3.    Setiap pemohon wajib mengisi Formulir Permohonan lengkap dengan huruf cetak.
4.    Permohonan yang dinyatakan lengkap akan diproses pada hari yang sama.

 

B.   PERUBAHAN/PENAMBAHAN NAMA (AYAH/SUAMI)

Perubahan/Penambahan Nama ini hanya dicantumkan pada halaman pengesahan/endorsment pada Paspor RI, dan bukan untuk mengganti nama yang tercantum pada halaman utama (bio page) Paspor RI.

Jika ingin melakukan perubahan nama pada Paspor RI, salah satu persyaratannya adalah melampirkan surat putusan pengadilan di Indonesia ketika mengajukan permohonan paspor baru / penggantian paspor.

Persyaratan:
1.    Mengisi formulir permohonan perubahan/penambahan nama (ayah / suami). LINK
2.    Melampirkan :

a.    Paspor yang masih berlaku.
b.    Bukti domisili yang masih berlaku (Bank Statement, tagihan koran, listrik, teleponatau air).
c.    Photo copy ijin tinggal yang masih berlaku.
d.    Photo copy akte kelahiran bagi yang ingin penambahan nama keluarga.
e.    Photo copy akte perkawinan bagi yang ingin penambahan nama suami. 

Catatan
1.    Melapor ke KJRI Perth dan membawa semua persyaratan lengkap yang telah ditentukan pada setiap jam layanan konsuler.
2.    Permohonan juga dapat diajukan melalui pos dengan melampirkan semua persyaratan lengkap dan amplop balasan. Pengajuan dapat dilakukan melalui jasa kurir yang dianggap aman oleh pemohon.
3.    Setiap pemohon wajib mengisi Formulir Permohonan lengkap dengan huruf cetak.
4.    Permohonan yang dinyatakan lengkap akan diproses pada hari yang sama.

 

Berikut Proses Penggantian Nama di Pengadilan di Indonesia : 

Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

a)     Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

b)     Kutipan Akta Lahir Catatan Sipil;

c)     Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

d)     Fotokopi Kartu Keluarga;

e)     Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Prosedurnya adalah:

a) Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b)  Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

c)  Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan

Jadi, untuk akta kelahiran Anda nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perubahan nama tersebut. Dengan akta kelahiran tersebut, Anda dapat mengurus perubahan nama Anda pada surat-surat, seperti KTP, sertipikat tanah, surat-surat sehubungan perbankan, dan lain sebagainya.

Dasar hukum:
  1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  2. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil