PPLN

PENDAFTARAN CALON PPLN, PERTH AUSTRALIA BARAT

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Perth mengundang warga negara Indonesia (WNI) untuk berpartisipasi menjadi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden RI yang akan diselenggarakan pada bulan April 2019.

Persyaratan menjadi PPLN

  1. Warga Negara Indonesia (WNI);
  2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD RI 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik (dengan surat dari partai politik);
  6. Berdomisili di Perth dan sekitarnya.
  7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran PPLN

  1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku;
  2. Foto kopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat dari lembaga pendidikan formal;
  3. Surat Pernyataan:
    1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD RI 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    2. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
    3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    4. Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
    5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apabila pernah menjadi anggota PPLN dan KPPSLN pada Pemilu.
  4. Surat pernyataan bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir.

Tugas PPLN

  1. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), melalukan perbaikan data pemilih, atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN);
  2. Menyampaikan daftar pemilih WNI kepada KPU;
  3. Melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
  4. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos di wilayah kerjanya;
  5. Menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
  6. Mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN, KSK, dan Pos di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU, dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
  7. Mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPSLN, KSK dan Pos di wilayah kerjanya;
  8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Wewenang PPLN

  1. Membentuk KPPSLN;
  2. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
  3. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
  4. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
  5. Menetapkan petugas ketertiban TPSLN;
  6. Menetapkan DPTLN;
  7. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban PPLN

  1. Membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPSLN, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN), dan DPTLN;
  2. Membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemilu di luar negeri;
  3. Menjaga dan mengamankan keutuhan isi kotak suara;
  4. Mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPSLN, KSK, dan Pos;
  5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawal Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN);
  6. Mendata pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
  7. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum

  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penjadwalan Pembentukan PPLN

No. Kegiatan Durasi Tanggal
Mulai Selesai
1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPLN 3 hari 10 Feb 2018 12 Feb 2018
2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPLN 5 hari 13 Feb 2018 17 Feb 2018
3. Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPLN 3 hari 18 Feb 2018 20 Feb 2018
4. Pengumuman Hasil Seleksi Anggota PPLN 2 hari 21 Feb 2018 22 Feb 2018
5. Penyerahan Nama-Nama Anggota PPLN ke KPU 3 hari 23 Feb 2018 25 Feb 2018
6. KPU Menerbitkan SK Pembentukan Anggota PPLN 8 Maret 2018

 

Pendaftaran

  1. Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan dapat diambil langsung di KJRI Perth atau diunduh dari laman KJRI Perth di kjri-perth.org.au
  2. Tenggat waktu pendaftaran adalah sebagaimana ditentukan di atas.
  3. Pendaftaran langsung ke KJRI Perth

Pendaftar menyerahkan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan menandatangani Surat Pendaftaran serta Surat Pernyataan di hadapan petugas pada KJRI Perth.

  1. Pendaftaran melalui Pos

Apabila Calon Anggota PPLN tidak dapat menandatangani Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan di KJRI Perth, berkas pendaftaran dilengkapi dengan Salinan paspor yang menunjukkan tanda tangan Pendaftar dan dikirimkan melalui pos paling lambat tanggal 15 Februari 2018 cap pos ke alamat:

 

PO BOX 6683

Consulate General of the Republic of Indonesia, Perth, Western Australia

 

  1. Pendaftaran melalui Surat Elektronik (E-mail)

Berkas pendaftaran sebagaimana pendaftaran melalui Pos dipindai (scan) berwarna dalam format PDF dan dikirimkan ke alamat surel:

contact@kjri-perth.org.au

Berkas fisik kelengkapan persyaratan diterima KJRI Perth paling lambat 20 Februari 2018.

  1. KJRI Perth akan memberikan bukti penerimaan berkas pendaftaran setelah menerima berkas pendaftaran dalam bentuk asli (bukan Salinan).
  2. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi KJRI Perth melalui:

 

Martin Damanik (+61 426 511 971)

Fahuzi Azmal (+61 450 060 275)

Tel: +61 (0)8 9221 5858

Faksimili: +61 (0)8 9221 5688

Email: contact@kjri-perth.org.au

 

Ditetapkan di: Perth, Australia Barat

Pada tanggal: 09 Februari 2018

 

A.n. Kepala Perwakilan RI

Kepala Kanselerai

 

ttd

 

Rahmawati Alih

NIP. 19801017 200501 2 001